Category Archives: Sekilas Info

Minat Pedagang di Pasa Pabukoan Pemko Masih Minim

Padang, Zamrudtv — Lima hari jelang bulan ramadhan, minat para pedagang untuk berjualan di Pasa Pabukoan yang disediakan Pemko Padang masih minim. Dari dua lokasi yang disediakan Pemko, baru 65 orang yang mendaftar.

Kepala Dinas Pasar Kota Padang Hendrizal Azhar menyebutkan, untuk Ramadhan tahun ini Pemko membuka dua lokasi pasa pabukoan, di depan Kantor Balaikota Lama dan Pasar Tarandam. Lokasi ini disediakan gratis bagi para pedagang. Pemo hanya memungut uang kebersihan dan uang keamanan.

Menurut Hendrizal, masih minimnya minat pedagang berjualan di pasa pabukoan Pemko, karena biasanya, para pedagang baru mendaftar jika sudah dekat puasa.

“Biasanya, Kamis (24/6) atau dua hari jelang puasa, baru mereka banyak yang mendaftar,” ujar Hendrizal. (tim/zamrudtv.com)

Warga Ketaping Ancam Demo ke BIM

Padang, Zamrudtv — Merasa belum terima ganti rugi tanah, puluhan warga Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman mendatangi DPRD Sumbar. Mereka minta Pemda untuk membayarkan ganti rugi tanah warga yang terpakai untuk pembangunan Bandara Internasional Minangkabau.

Bahrun Rangkayo Rajo Sampono, salah satu pemilik tanah yang mengaku belum terima ganti rugi, menyebutkan ada yang aneh dengan sistem pembagian uang ganti rugi tanah BIM itu. Ada warga yang diberikan ganti rugi, ada yang tak diberikan. Padahal, menurut dia, status warga itu sama.

“Kami minta segeralah peme­rintah bayarkan ganti rugi kami. Jika tidak juga, kami siap perang dengan pemerintah. Biar kami dirikan tenda di sana. Kami tinggal saja di BIM itu pakai tenda,” ujar Bahrun saat hearing dengan DPRD Sumbar, Selasa (24/6).

Menurut Bahrun, walau bandara sudah beroperasi sejak tahun 2005, namun sampai sekarang masih ada sekitar 50 hektar lahan yang belum diganti rugi.

Untuk itu mereka minta Pemda segera membayar ganti rugi tanah itu. Jika tidak, makan warga akan melakukan aksi ke BIM dengan mendirikan tenda di sana.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Syafrizal Ucok mengakui jika masih ada persoalan soal uang ganti rugi tanah. Persoalan itu disebabkan soal luas areal BIM.

“Untuk menyelesaikannya, Pemprov Sumbar bekerjasama dengan Badan Pertanahan Sumbar (BPN) akan melakukan pengukuran ulang, areal BIM,” ujar Syafrizal.

Menurut Syafrizal, luas areal BIM 426 hektar. Tanah ulayat warga yang terpakai sudah diberi ganti rugi. Namun untuk tanah negara, tidak diberi ganti rugi.

“Untuk masyarakat pengelola tanah negara, hanya diberikan ganti rugi jika memiliki sertifikat. Jika tidak maka tak diberikan ganti rugi tanah. Hanya ganti rugi tanaman dan bangunan saja,” tukasnya. (tim/zamrudtv.com)